Konfigurasi Aktor Politik Lokal : Studi Politik Keuangan Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan pelbagai aktor, baik formal dan informal dalam proses perencanaan pembangunan, dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat menjadi RKPD. Proses penyusunan RKPD secara normatif hanya melibatkan aktor-aktor formal, namun secara eksisting ada aktor informal dengan pelbagai kepentingan yang sangat berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan penelitian Bagaimana pola interaksi stakeholders dalam membentuk konfigurasi aktor politik lokal dalam proses penganggaran di Kota Pekanbaru?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran secara normatif dengan eksisting berbeda. Bila secara normatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah aktor formal melalui mekanisme formal. Namun secara eksisting muncul aktor-aktor informal yang mewarnai dan mempengaruhi proses penyusunan anggaran di Kota Pekanbaru. Di dalam proses penyusunan anggaran yang mengemuka adalah kepentingan aktor, baik formal maupun informal. Kepentingan ini berupa kepentingan pribadi (proyek) dan partai politik (konstituen, pencitraan politik dan legitimasi kekuasaan). Kepentingan ini masuk melalui mekanisme formal dan juga dikomunikasikan diluar-luar forum formal. Pola interaksi stakeholders dimulai dengan adanya polarisasi kekuatan politik lokal dalam proses penyusunan anggaran. Kekuatan politik lokal yang dominan dalam proses ini terdiri dari birokrasi, elite parpol (pengurus dan pemilik parpol) dan rekanan. Ketiga kekuatan ini satu dengan lainnya saling mendominasi. Selain itu lebih spesifik kekuatan tersebut dijabarkan menjadi politisi parpol, politisi birokrasi, politisi organisasi masyarakat dan politisi partai politik. Polarisasi ini pada akhirnya bermuara pada satu konfigurasi kekuatan politik lokal dalam proses penyusunan anggaran. Mereka menjadi satu konfigurasi karena saling berinteraksi dan mengakomodir kepentingan dari setiap kekuatan politik lokal sehingga tidak membentuk konfigurasi baru