Abstract:
Dilatarbelakangi oleh fenomena dalam pengelolaan SDA yang sering
menimbulkan konflik antara pelaku usaha (perusahaan) dengan masyarakat lokal,
penulis tergugah untuk mencari akar persoalan terjadinya konflik, dan bagaimana
hukum mampu mencari jalan keluar dari konflik tersebut. CSR adalah salah satu cara
untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal.
Perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal adalah stakeholder bagi perusahaan
dalam pengelolaan SDA, untuk itu perusahaan perlu dan berkewajiban melaksanakan
CSR selain kepada pemerintah, juga kepada masyarakat lokal.
Implementasi CSR bagi masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa
sawit memiliki dimensi HAM, yakni hak ekonomi sosial masyarakat lokal, karena
SDA yang dikuasai oleh perusahaan sejatinya subsistensi masyarakat lokal. Dengan
pengelolaan SDA oleh perusahaan praktis struktur SDA akan berubah, tentunya
subsistensi masyarakat lokal akan hilang.
