Faculty of Law
https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/56
2024-03-28T15:20:45ZPELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU
https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4822
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU
Hasanah, Roudhotul; Yophi, Syaifullah
Erdiansyah
Lately a lot of crimes committed by children under the age of ever more
alarming, in Pekanbaru City Police Resort, in February 2012 there were a
bunch of kids throwing junior high school students to take action against the
Police Headquarters Resort City (Mapolresta ) Pekanbaru, and the
perpetrators of the attacks consisted of 17 (Seventeen) children, and 15
(Fifteen) The child is still under age. Implementation investigations of juvenile
delinquents, including the investigator shall examine the suspect in a family
atmosphere and the interrogation of juvenile delinquents must be kept
confidential.
Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses
penyidikan terhadap tindak pidana pelemperan Mapolresta Pekanbaru
yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak berjalan sebagaimana
mestinya, karena pemerikasaannya tidak ditangani oleh Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak, melainkan ditangani oleh Unit Kejahatan dan
Kekerasan, kemudian Unit Kejahatan dan Kekerasan menyerahkan
perkara kepada Unit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru yang mana
pelaksanaan penyidikannya di sesuaikan dengan KUHAP dan juga
menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.
2013-07-30T00:00:00ZPERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DIPEKANBARU
https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4819
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DIPEKANBARU
Masitta, Retti
Pekanbaru is the capital of one of the provinces in Indonesia, which is strategically located adjacent to one of the neighboring countries and cities that have the highest population in Indonesia. Such as currency, where the city of Pekanbaru is staregis this, which is not utilized by the party responsible for the crime, one of which health crime. Especially traditional crime of illegal drug trafficking with the intent to make a profit with the illegal circulation of traditional drugs without obtaining marketing authorization from the FDA. To combat the crime, it requires the role of Civil Servant Center for Food and Drug Administration is operating according to the Criminal Procedure Code and Law No. 36 Year 2009 on Health.
Peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal misalnya : Melakukan pemeriksaan atas laporan, Pengumpulan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka oleh PPNS BBPOM, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.
2013-07-30T00:00:00ZKLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN TOKOBAGUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4818
KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN TOKOBAGUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Guspita, Rati
Standard contract has a goal of providing convenience to the parties concerned,
for example, make it easier to engagement in large quantities and at the same
time. In the standard contract has a standard clause where most cases a standard
clause is often used for the purpose of their own parties as intermediaries or third
parties. Standard clause which lead to exoneration clauses contained in the
agreement by Tokobagus provision of advertising services in the form of
electronic contracts, puts consumers in a weak bargaining position.
Bentuk klausul eksonerasi yang tercantum pada syarat-syarat penggunaan
situs web dan disclaimer atau pembebasan dari tanggung jawab dan
kewajiban dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus
adalah pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh
pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika
terjadi ingkar janji (wanprestasi).
2013-07-30T00:00:00ZPENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 801/PID.B/2012/PN.PBR DAN NOMOR 730/ PID.B/2012/PN.PBR)
https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4817
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 801/PID.B/2012/PN.PBR DAN NOMOR 730/ PID.B/2012/PN.PBR)
Aspita. S, Lily
Narcotics abuse in Indonesia is very concerning various groups and national
threat that needs to be given serious attention by all elements of the nation. The
national threat potentially disrupt the resilience of the self, family and society,
both physically, mentally, socially and economically. Problem drug use in
Indonesia is a serious problem and the solution needs to be addressed
immediately.
Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan
Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR, bahwa sanksi yang dijatuhkan hakim
terhadap terdakwa dinilai kurang tepat yang mana seharusnya hakim
dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk
terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2013-07-30T00:00:00Z