SWL-Lawhttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/28252024-03-29T11:38:25Z2024-03-29T11:38:25ZJURNAL SUPREMASI HUKUMFlora, Henny SaidaPutri, lily HusniWaryenti, DeliHanifah, MardalenaJuanda, JuandaMulyani, SriSummary, SummaryWidyastuti, Anastasia Renihttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/110192023-06-16T08:57:40Z2013-08-01T00:00:00ZJURNAL SUPREMASI HUKUM
Flora, Henny Saida; Putri, lily Husni; Waryenti, Deli; Hanifah, Mardalena; Juanda, Juanda; Mulyani, Sri; Summary, Summary; Widyastuti, Anastasia Reni
This paper intends to describe how responsibilities unlawful acts by legal entity. the method usep in this study is a normative juridical with conceptual approach. Legal materials used are secondary legal materials which collected by leteratur study then a qualitative analyzed is done.
2013-08-01T00:00:00ZKebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum EkonomiEffendi, Erdiantohttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/80972016-03-22T19:00:14Z2016-03-22T00:00:00ZKebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Ekonomi
Effendi, Erdianto
Dimasukkannya sanksi berupa pidana dalam hukum bidang ekonomi diharapkan sebagai
pemaksa yang keras agar hukum di bidang ekonomi dapat dijalankan secara efektif.
Sayangnya, trend kriminalisasi atas sejumlah tindakan pelanggaran hukum di luar hukum
pidana yang sebenarnya, dewasa ini makin diragukan efektifitasnya. Hal tersebut
disebabkan oleh karena di dalam hukum pidana sendiri saat ini tengah mengalami ujian
yang serius. Secara normatif pun, penegakan hukum pidana di bidang ekonomi masih
mengalami kendala dalam lapangan eksekusi dan aplikasi
2016-03-22T00:00:00ZModel Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan Dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa IndonesiaEffendi, Erdiantohttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/76312015-12-01T19:06:24Z2015-12-01T00:00:00ZModel Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan Dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia
Effendi, Erdianto
Pada tahun 2003, sebelum ada kebijakan untuk menetapkan pemilihan
kepala daerah secara langsung, Amzulian Rivai, dalam buku dengan judul “Politik
Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah” mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil
survey yang dilakukan FISIPOL Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan
United States Agency for International Develeopment (USAID) diketahui bahwa
67,9 % responden meyakini telah terjadi politik uang dalam pemilihan kepala
dearah di Sumatera Utara. Selebihnya, 26,9 % kurang yakin dan hanya 5,2 % saja
yang tidak yakin. Selain hasil survey di atas, Amzulian Rivai meyakini, walaupun tidak
kasat mata telah terjadi politik uang dalam beberapa pemilihan kepala daerah
seperti dalam pemilihan Bupati Lampung Selatan, Walikotamadya Surabaya,
Walikotamadya Depok, Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Gubernur
Sumatera Barat sebagaimana yang telah diberitakan oleh Harian Kompas.4 Faktafakta
itu lah yang kemudian mengantarkan kita pada sebuah kebijakan untuk
pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara
langsung diharapkan sebagai obat yang mujarab untuk memutus mata rantai
politik uang dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
2015-12-01T00:00:00ZPosisi Negara Dan Hukum Pidana Dalam Konflikpengusaha Versus Masyarakat Di Bidang PertambanganEffendi, Erdiantohttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/76302015-12-01T19:08:26Z2015-12-01T00:00:00ZPosisi Negara Dan Hukum Pidana Dalam Konflikpengusaha Versus Masyarakat Di Bidang Pertambangan
Effendi, Erdianto
Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi
Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan
menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan
kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri
pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu
jumlah yang tidak sedikit. Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan
dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya
alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan
atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing maupun batuan
limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi,
lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan
hamparan tanah gersang yang bersifat asam.
2015-12-01T00:00:00Z