Ernawaty, Ernawaty2018-08-242018-08-242018-08-24wahyu sari yenihttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9386Implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 adalah tentang pengelolaan sampah, diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya sebagai mitra kerja. namun kenyataannya Undang-undang No. 18 tahun 2008 kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari indikator variabel penelitian ini, yaitu tanggapan responden sebanyak 32 orang (40,51%) yang memberikan tanggapan bahwa kurangnya komunikasi antara pengelolaa dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat, selanjutnya tanggapan responden sebanyak 30 orang (37,98%) yang memberikan tanggapan bahwa kurang optimalnya para implementor memberikan informasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat, tanggapan responden mengenai struktur birokrasi juga kurang baik yaitu sebanyak 38 orang responden (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya pembagian tugas antara instansi terkait dengan pengelola penanganan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undangundang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan sebagai informasi bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai implementasi Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dengan adanya penelitian ini instansi terkait hendaknya dapat melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahenArticle