Sari. P, Denny Yunita2013-07-202013-07-202013-07-20http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4572Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.The Regulation of the death penalty in corruption criminal in Indonesia had been pros and cons. For those who are pros, it’s criminal time the death penalty in apply considering height the grade who corruption in Indonesia and corruption also is extraordinary crimes and for cons, regard as the death penalty to corruptor was eccessive because the death penalty violates human rights. Regardless of the pros and cons, of some criminal outside special in the criminal code that regulated about the death penalty, only criminal acts of corruption that have never applied the death penalty.enRegulationcriminal act of corruption Athe death penalty1 PENGATURAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 199 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIstudent Paper Post Degree