IshakHasanuddinWicaksono, Baskoro2015-04-112015-04-112015-04-11wahyu sari yenihttp://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6980Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikan kuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yang termanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingan sangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah guna memberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakan anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh. Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisi secara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampak terlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalam penyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kader partai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihat sebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkan sebagai upaya membesarkan partai.endeliberasipartai politikkepentinganUR-Scientific Work Lecturer