Y ASIR2012-12-062012-12-062012-12-05wahyu sari yenihttp://hdl.handle.net/123456789/904Studi dengan tema yang menurut peneliti sangat penting yaitu tentang kebijakan pemerintah mengenai pedagang kaki lima (PKL). Pedagang Kaki Lima selalu akan bethadapm dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam aktivitas mereka. Pedagang beikepentingan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain pemerintah bericepentingan menertibkan dan memperindah tata ruang kota. Benturan kepentingan pun tidak dapat dihindaikan antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Permasalahan utamanya adalah pemerintah belum merencanakan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada pada kepentingan publik, terutama aspirasi para pedagang ini. Sehingga permasalahan pedagang masih menjadi kompleks dan akan beikepan^angan. Perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah untuk memberikan solusi dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan membentuk lokasi pasar altematif sering tidak memberikan pemecahan masalah. Kebijakan ini tidak didukung dengan perencanaan kebijakan komunikasi yang tepat seperti pemilihan media dan saluran komunikasinya. Ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana penunjeing pasar seperti, transportasi angkutan umum (oplet), harga sewa los dan kios yang terlalu tinggi dan belum adanya pemoataan penertiban. Selain itu ada ketidak-tegasan dari pemerintah sendiri dalam menerapkan perda yang ada.enArticle