Abstract:
Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan untuk perairan darat salah satunya harus memperhatikan dari sisi keberlanjutan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari sisi pengelolaan pada kegiatan penangkapan ikan adalah pengaturan lisensi hak penangkapan ikan. Pengaturan lisensi hak penangkapan ikan ini bukan merupakan hal baru jika melihat pada praktek penangkapan ikan yang dilakukan di beberapa wilayah perairan darat di beberapa kabupaten di wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Lelang lebak lebung sungai (L3S) merupakan salah satu model pengelolaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dalam usaha penangkapan ikan, dan telah diformalkan dalam peraturan daerah. Kajian normatif pada kebijakan L3S ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan penerapan kebijakan pengelolaan L3S pada saat dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dengan penerapan L3S secara formal oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan lebih banyak mengkaji (mereview) dari bahan primer peraturan daerah. Berdasarkan hasil kajian, kebijakan pemerintah daerah terkait L3S secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pengaturan lisensi hak penangkapan ikan
