FORMULASI SINERGI KEBIJAKAN DESENTRALISASI LINTAS KEMENTERIAN: STUDIKASUS KEBIJAKAN KELAPA SAWIT K2-I (Kemlskinan, Kebodohan,dan Infrastruktur) DIRIAU 2005-2010

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergisitas formulasi kebijakan seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 2005-2010? Dalam tahun kedua ini, potanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: bagaimana pola dan arah interaksi aktor yang terlibat dalam proses kebijakan K2I? Bagaimanakah cara aktor mencapai kepentingan? Bagaimanakah para aktor mengorganisir din dan berkoalisi?Metode dalam peneiitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenamya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber laiimya, dan melakukan pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikvimpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991). Peneiitian ini menemiJcan hal-hal sebagai berikut; /7ertoma,formulasi kebijakan perke'uunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari kebijakan perkebunan. Perebutan antar aktor inilah menyebabkan mengapa proses kebijakan di Riau berkembang dinamis; ada sifat mendukimg, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan Sawit K2-I. Persoalan reaksi politik lokal terhadap formulasi kebijakan perkebunan ini adalah inti dari persoalan politik lokal selama ini. Kedua, dalam sinergisitas formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau menunjukkan bahwa aktor yang efektif mempengaruhi perpolitikan Riau adalah mereka yang efektif merumuskan kebijakan perkebunan. jKertga,model sinergisitas formulasi kebijakan desentralisasi adalah abstraksi dari fenomena sosial yang menjadi basis model sinergisitas formulasi kebijakan era desentralisasi di Riau. Model yang mengetengahkan variabel keterlibatan Aktor (masyarakat, pemerintah dan swasta), kepentingan, basis sosial dan sumber daya mulai dari tingkat isu kebijakan, masalah dan formulasi dan legitimasi kebijakan.