Abstract:
Studi dengan tema yang menurut peneliti sangat penting yaitu tentang
kebijakan pemerintah mengenai pedagang kaki lima (PKL). Pedagang Kaki Lima
selalu akan bethadapm dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam aktivitas
mereka. Pedagang beikepentingan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain
pemerintah bericepentingan menertibkan dan memperindah tata ruang kota.
Benturan kepentingan pun tidak dapat dihindaikan antara pemerintah dan
pedagang kaki lima. Permasalahan utamanya adalah pemerintah belum
merencanakan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada pada kepentingan
publik, terutama aspirasi para pedagang ini. Sehingga permasalahan pedagang
masih menjadi kompleks dan akan beikepan^angan.
Perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah untuk memberikan solusi
dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan membentuk lokasi pasar altematif
sering tidak memberikan pemecahan masalah. Kebijakan ini tidak didukung
dengan perencanaan kebijakan komunikasi yang tepat seperti pemilihan media
dan saluran komunikasinya. Ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana
penunjeing pasar seperti, transportasi angkutan umum (oplet), harga sewa los dan
kios yang terlalu tinggi dan belum adanya pemoataan penertiban. Selain itu ada
ketidak-tegasan dari pemerintah sendiri dalam menerapkan perda yang ada.
