Abstract:
Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikan
kuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yang
termanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingan
sangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah guna
memberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakan
anggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh.
Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisi
secara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampak
terlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalam
penyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kader
partai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihat
sebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkan
sebagai upaya membesarkan partai.
