DSpace Repository

PERLINDUNGAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH RIAU)

Show simple item record

dc.contributor.author Suryadi, Andry
dc.date.accessioned 2013-07-19T02:35:50Z
dc.date.available 2013-07-19T02:35:50Z
dc.date.issued 2013-07-19
dc.identifier.uri http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4508
dc.description Perlindungan satwa langka di dunia Internasional telah terdapat pengaturan secara hukum lunak (soft law) dan hukum keras (hard law). Pengaturan secara hukum lunak meliputi Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio, sedangkan pengaturan secara hukum keras meliputi Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora, Convention on Biological Diversity, dan Protocol Cartagena. en_US
dc.description.abstract Negara Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang besar. Namun demikian Indonesia memiliki spesies paling terancam punah. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia menghadapi permasalahan dalam perlindungan satwa langka. Hal ini dipicu oleh proses industrialisasi dan aktifitas pembalakan liar. Perlindungan satwa langka didunia Internasional diatur secara hukum lunak dan hukum keras meliputi Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, CITES, CBD, dan Protocol Cartagena. Indonesia telah meratifikasi konvensi CBD dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1994. en_US
dc.description.provenance Submitted by Mutia Desnawati (desnawatimutia@yahoo.com) on 2013-07-19T02:35:50Z No. of bitstreams: 1 jurnal.pdf: 147249 bytes, checksum: d2c9002e2acc835557e008fca6ca764e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2013-07-19T02:35:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 jurnal.pdf: 147249 bytes, checksum: d2c9002e2acc835557e008fca6ca764e (MD5) en
dc.language.iso en en_US
dc.subject Perlindungan en_US
dc.subject Satwa Langka en_US
dc.title PERLINDUNGAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH RIAU) en_US
dc.type student Paper Post Degree en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account