MODEL KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Abstract

Pembangunan parawisata merupakan sektor ekonomi yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penduduk lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata yang harus dilibatkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembanguan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan dan komunikasi parwisata dalam upaya pembangunan daerah wisata belum melibatkan masyarakat setempat secara maksimal, terutama pembinaan kelompok sadar wisata dan pengembangan produk serta ciri khas daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah berupaya untuk memahami model komunikasi parwisata dalam pembangunan masyarakat pesisir di daerah Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian tersebut akan diungkap dengan menggunakan teori-teori komunikasi parwisata, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan perencanaan dan manajemen komunikasi parwisata digunakan sebagai upaya untuk memahami perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan komunikasi pembangunan parwisata di kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan parwisata dan komunikasinya di Kabupaten Bengkalis secara strategis dibuat oleh pemerintah daerah, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Bengkalis diberikan kewenangan luas untuk mengembangkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masih belum mampu menggerakkan kegiatan parwisata masyarakat. Kegiatan komunikasi parwisata masih belum direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara maksimal. Langkah dan program komunikasi parwisata dilakukan dengan cara memberi pelatihan kepada kelompok sadar wisata, membentuk desa wisata, mengikuti pameran, dan promosi lainnya. Namun kegiatan komunikasi ke masyarakat malah masih belum dapat menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata dan terlibat aktif dalam kegiatan parwisata dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pembangunan destinasi wisata belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, serta manajemen komunikasi parwisata tidak terintegrasi dengan menggunakan konsep pemasaran dan perkembangan teknologi melalui pembentukan destinasi wisata yang smart. Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi kebijakan komunikasi parwisata secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan pada setiap komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk komponen komunikasinya. Pembangunan komunikasi parwisata semesetinya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan jalan penting untuk mewujudkan destinasi wisata yang baik.