Browsing by Author "Rusli, Zaili"

Now showing 1 - 10 of 10
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemerintah Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan
    (2015-07-30) Sadad, Abdul; Rusli, Zaili; Sahuri, Chalid; Sujianto
    Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir program pengentasan kemiskinan di dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pada pemahaman bahwa program yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).
  • No Thumbnail Available
    Item
    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pengelolaan Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kabupaten Pelalawan
    (wahyu sari yeni, 2018-08-24) Sadad, Abdul; Ernawaty, Ernawaty; Rusli, Zaili; Yuliani, Febri; Meilani, Nurlaila
    Konflik sosial di Kabupaten Pelalawan tergolong kepada konflik laten. Konflik yang dominan terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah konflik sumber daya alam kawasan perkebunan, tapal batas, dan dan diikuti oleh konflik sosial lainnya. Konflik perkebunan misalnya terjadi disebabkan oleh kebijakan yang terlalu memihak dari pemerintah berupa pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan dalam skala luas. Konflik-konflik tersebut menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat, maupun dengan mengkonversi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penanggulangan konflik sosial, siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan konflik sosial, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan dan resolusi konflik sosial pemerintah yakni faktor hukum, dimana sampai saat ini belum ada SOP yang jelas mengenai suatu pengelolaan konflik sosial yang terjadi. Kedua, faktor kurangnya anggaran, beberapa kegiatan yang akan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan konflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya anggaran sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan usaha yang bersifat insidensial. Ketiga, faktor kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai praktisi pengelola konflik
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik (Bum) Desa Kabupaten Bengkalis
    (wahyu sari yeni, 2019-07-29) Rusli, Zaili; Mashur, Dadang
    Kebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa). Proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin menghindari government driven yang mudah membuat BUM Desa “layu sebelum berkembang”. Dilain pihak, tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah melakukan transformasi agenda government driven itu ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan salah satu agenda pendirian/ pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum. Keseluruhan agenda kebijakan gerakan usaha ekonomi Desa ini membutuhkan Tradisi Berdesa agar pelaksanaannya nanti di lapangan tetap mengakui, menghormati, dan memulyakan Desa di Kabupaten Bengkalis.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat di Riau
    (2015-07-30) Sadad, Abdul; Sulistianingsih, Endang; Rusli, Zaili; Mayarni
    Persoalan terbesar bagi bangsa Indonesia dan negara berkembang lainnya terletak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Berbagai upaya telah dilakukan dan bermacam program telah pula dibuat untuk menuntaskan problem tersebut, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, namun persoalan kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan. Tidak salah kiranya hingga kini, hampir semua kepala daerah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program kebijakan prioritas yang terus digaungkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal, yaitu dengan dikeluar-kannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkan, nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat ini, pada kenyataannya belum membawa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat
  • No Thumbnail Available
    Item
    The Implementation of Plantation Business License in Siak Regency
    (2015-01-31) Rusli, Zaili
    Palm oil plantation business licensing in Siak Regency has not been implemented effectively in accordance with the m force regulations (act on fcrestry permenhut, permentan. SKB 3 Ministers) especially regarding to the release permission of forest area and HGU permit Th1s condition 1s affected by several factors, namely communication, namely the dissemination sy stem and procedure (SOP) for implementing the licensing effort of implementation of palm plantation in s iak Regency, Therefore it is necessary to take some steps m order to overcome the factors that affect the success of the palm plantation busmess licensing Implementation m S1ak Regency, s uch as the increase of soc1alizat1on to the target the transformation of the mformation clearly and consistently. the increase of the quality and quantity of the implementing policy reform, as \Nell as crafting a clear SOP so that law enforcement can run optimally
  • No Thumbnail Available
    Item
    The Implementation of Plantation Business License in Siak Regency
    (2016-11-14) Rusli, Zaili
    Palm oil plantation business licensing in Siak Regency has not been implemented effectively in accordance with the in force regulations (act on forestry, permenhut, permentan, SKB 3 Ministers), especially regarding to the release permission of forest area and HGU permit. This condition is affected by several factors, namely communication, namely the dissemination, system and procedure (SOP) for implementing the licensing effort of implementation of palm plantation in siak Regency. Therefore it is necessary to take some steps in order to overcome the factors that affect the success of the palm plantation business licensing implementation in Siak Regency, such as the increase of socialization to the target, the transformation of the information clearly and consistently, the increase of the quality and quantity of the implementing policy reform, as well as crafting a clear SOP so that law enforcement can run optimally.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Minapolitan (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP) Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kebupaten Kampar)
    (2016-01-05) Rusli, Zaili
    Pembangunan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu atau masyarakat, termasuk juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan pada suatu negara perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan berbasis masyarakat adalah dengan pemberdayaan, dimana sasaran dari kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakata adalah mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya serta potensi masyarakat untuk berkembang. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi, budaya dan teknologi serta ilmu pengetahuan. Padahal diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika ini tidak dilakukan maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal pembangunan ekonomi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMERKASAAN MASYARAKAT
    (wahyu sari yeni, 2018-01-02) Rusli, Zaili
    Sejarah panjang pembangunan bangsa Indonesia bermula daripada era awal kemerdekaan pada tahun 1945, era orde lama, dan era orde baru, menunjukkan bahawa model pembangunan yang dilaksanakan ialah model sentralistik dengan sistem perancangan top down. Model tersebut telah pula memberi pelajaran bahawa hak-hak masyarakat untuk merubah dan menentukan nasib sendiri menjadi terhad. Selari dari kesedaran yang berasaskan kepada realiti bahawa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kurang berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat daerah. Oleh itu, masyarakat daerah menggugat kewujudan pembangunan daerah yang partisipatif dengan model desentralistik, pemahaman ini memaparkan bahawa masyarakat daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan nasib sendiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
    (2014-05-20) Rusli, Zaili; Mashur, Dadang; Mayarni; Sulistyaningsih, Endang
    Sungai adalah elemen alam sekitar yang penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sungai karena sungai berfungsi sebagai alat pengangkutan dan perhubungan, sumber bekalan air untuk masyarakat dan pertanian. Dengan berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan, kualitas air mulai mengalami kemerosotan apabila berlakunya masalah abrasi, pemendapan dan pencemaran. Pencemaran sungai kuantan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha memelihara dan memulihkan alam sekitar. Pencemaran dan kerusakan sungai dapat disimpulkan kepada factor budaya membuang sampah di sekitar sungai, peternak, dan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) serta penduduk setempat yang tidak menghargai sungai sebagai sumber kehidupan. Penyerahan tanggung jawab penjagaan sungai kepada pemerintah juga menjelaskan secara tidak langsung betapa rendahnya tahap keterlibatan masyarakat dalam usaha pemeliharan sungai. Sikap dan paradigma masyarakat harus diubah terlebih dahulu. Dengan ini barulah segala langkah strategi dan pengurusan terhadap pencemaran sungai member makna dan dapat dilaksanakan karena sebahagian besar masyarakat telah memahami dan berupaya menilai pentingnya kualitas air sungai bagi kehidupan
  • No Thumbnail Available
    Item
    Sosialisasi Program Kampung Iklim Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
    (wahyu sari yeni, 2019-03-21) Rusli, Zaili; Sujianto, Sujianto; Mashur, Dadang; Zulkarnaini, Zulkarnaini
    Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti: (a) Kekeringan, banjir dan longsor, (b) Kegagalan panen, (c) Kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi dan (d) Wabah penyakit malaria dan demam berdarah. Desa Kampung Pinang mempunyai potensi untuk dikembangkan / diberdayakan masyarakatnya melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu Desa Kampung Pinang dapat mengusulkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Program Kampung Iklim dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di lokasi setempat.