Browsing by Author "Jayakusuma, Zulfikar"

Now showing 1 - 8 of 8
  • No Thumbnail Available
    Item
    ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KERANGKA TERPADU DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH DOMESTIK DI KOTA PEKANBARU
    (2014-08-28) Jayakusuma, Zulfikar
    Masyarakat di wilayah perkotaan sangat banyak memanfaatkan air, baik untuk sehari-hari (air- minum), untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan industry. Air untuk keperluan industri pengelolaanny dilakukan dengan sangat berhati-hati dan bahkan mendapatkan pengaturan tersendiri untuk mencegah pencemaran dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan air tersebut. Instrumen-instrumen, hukum lingkungan mengatur sejak dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan dan penegakan hukumnya bagi industri yang melanggar ketEntuan tersebut. pengelolaan sumber daya air termasuk di dalamnya pengendalian pencemaran air, khususnya terhadap air limbah domestik, harus menerapkan azas-azas dan pola-pola pengelolaan yang dapat mengatasi permasalahan pemanfat aan air di perkotaan. Salah satu bentuknya nya adalah pengelolaan sumber daya air terpadu Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan Bagaimanakah pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru ? d,an Bagaimanakah penegakan hukum Iingkungan dalam pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota pekanbaru? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empris. Teknik pengumpulan data antara lain melalui studi kepustakaan yang dilakukan denagn cara mengumpulkan data mempelajari bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier.selain teknik studi kepustakaan maka hal ini juga menggunakan teknik wawancara dan observasi. Semua data-data dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian diuraikan bahwa pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran akibat air limbah domestik di Kota pekanbaru, dirumuskan dalam perencanaan Strategi Sanitasi Kota Pekanbaru. Air limbah domestit dikelola dengan menerapkan manajemen yang menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan semua instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengendalian air limbah domestik
  • No Thumbnail Available
    Item
    ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MEREK DAN PERMASALAHAN PENDAFTARAN MEREK DI PROVINSI RIAU
    (2014-08-28) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
    Merek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat, karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahaya produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. Bagi masyarakat yang hidup di kota-kota kecil dan tidak mengerti dengan aturan tentang merek, jarang sekali kita lihat mereka mendaflarkan merek-merek dari produk mereka walaupun barang-barang yang mereka hasilkan sudah begitu terkenal dan populer di kalangan luas. Akibatnya sering merek mereka ditiru oleh pihak lain dan juga berakibat pada merugikan produsen yang telah memakai merek tersebut sejak awal. Pada penelitian ini akan dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu, Bagaimanakah Perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia ? Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran hak atas merek ? Permasalahan apakah yang menjadi kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau? Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan vuridis sosiologis. Analisa data merupakan analisis kwalitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia diatur dalarn Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Pendaftaran merek bersifat konstitutif yaitu hak merek itu ada karena adanya pendaftaran merek. Perlindungan merek dilaksanakan oleh Negara dengan menjamin penegakan hukum atas pelanggaran hak merek seseorang yang telah didaftarkannya. Mekanisme Pendaftaran hak atas merek dapat didaftarkan langsung oleh pemilik merek atau melalui Konsultan HKI. Pendafatarut dilakukan di Kantor HKI Dirjend HKI atau melalui Kantor Wilayah Depkumham Provinsi. Kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau Hasil obsen asi dalam penelitian ini ditemukan bahw-a terdapat permasalahan atau kendala dalam pendaftaran merek dan permasalahan tentang ketidaklahuan masyarakat tentang merek. Jadi dua permasalahan inilah yang sangat penting di Provinsi Riau berkenaan dengan permasalahan merek
  • No Thumbnail Available
    Item
    ASPEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO) DALAM HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN (AFTA)
    (2014-06-11) Jayakusuma, Zulfikar
    AFTA telah diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak,1 Januari 2002. konsekwensinya adalah kita harus menguasai ketentuanketentuan dalam AFTA itu sendiri dan juga menguasai ketentuanketentuan dalam GATT-WTO agar kita dapat mengikuti aturan main kedua lembaga perdagangan tersebut. Pengelompokan perdagangan regional dapat berbentuk cusfoms unions atau suatu free trade area. Dalam suatu free trade area setiap negara anggota mempertahankan kebijakan perdagangan luar negerinya masing-masing, termasuk dalam hal tarif terhadap negara non anggota. Sedangkan customs union menetapkan suatu sisiem tarif yang seragam terhadap negara bukan anggota. Namun demikian menjadi persyaratan bagi kedua bentuk pengaturan regional tersebut bahwa tarif dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut perdagangan antar negara anggota dengan yang bukan negara anggota tidak diperbolehkan lebih bersifat restriktif dibandingkan dengan keadaan sebelum terbentuknya pengelompokan tersebut. Anggota WTO bagaimanapun diperbolehkan membuat suatu ikatan yang ditetapkan dalam kondisi khusus
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETERKAITANNYA DENGAN KOTA PEKANBARU SEBAGAI PERAIH PENGHARGAAN ADIPURA
    (2014-08-08) Jayakusuma, Zulfikar
    Pekanbaru sebagai kota yang dinilai memiliki manajemen pengelolaan lingkungan yang baik, tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing stakeholder yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan maupun yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan. Masyarakat merupakan stakeholder penting di dalam menata kebersihan kota. Melalui peranserta atau partisipasi masyarakat sebuah kota dapat berkembang dengan baik dan di tata dengan baik pula. Fenomena yang terlihat di kota Pekanbaru adalah dari pusat kota hingga ke pelosok Kecamatan, Kelurahan, RW hingga RT kebersihan dan sampah lebih banyak di urus oleh pasukan kuning atau karyawan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Uniknya kalau pasukan kuning tidak bekerja, maka daerah yang bersangkutan akan terlihat kotor dan kumuh. Penelitian ini dirumuskan permasalahan : Bagaimanakah aspek hukum partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam keterkaitannya dengan Kota Pekanbaru sebagai peraih penghargaan Adipura? Bagaimanakah pengaruh kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap prestasi Kota Pekanbaru sebagai peraih penghargaan Adipura? Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat kota pekanbaru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ? Spesifikasi penelitian ini adalah deslrriptif analitis,Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan pelengkap dalam pengurnpulan data tetapi bukanlah fokus utama dalam penelitian normatif ini. Teknik pengumpulan data antara lain melalui studi kepustakaan dan wawancara serta observasiSemua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan kualitatif Hasil penelitian kebijakan pemerintah kota Pekanbaru tentang upaya untuk memperoleh Adipura sangat berpengaruh terhadap perolehan penghargaan Adipura. Komifinen Walikota untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Pekanbaru juga sangat berpengaruh terhadap terhadap Adipura. Tetapi sebaliknya Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam perolehan penghargaan Adipura oleh Kota Pekanbaru. Sehingga penghargaan Adipura hanya bertahan di kota Pekanbaru apabila pemerintah kota menganggarkan biaya yang relatif besar untuk kebersihan dan pertamartan. Apabila anggaran untuk kebersihan dan pertamanan kota kecil, maka kota Pekanbaru akan terlihat kotor dan kumuh. Bentuk partisipasi yang dapat diiakukan oleh masyarakat kota Pekanbaru dalam pengelolaan safnpah adalah : Terprogramnya sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat tentaflg pentinglnya pengelolaan sampah, dalam hal ini bukan sosialisasi perda. Pembuatan perda dettgan disertai oleh naskah akademis yang berisikan hasil penelitian dan kajian secara menyeluruh aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Hasil analisa dari kota-kota yang memperoleh penghargaan Adipura, kecintaan masyarakat terhadap kotanya sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Peran media masa juga sangat penting dalam memotivasi wat'ga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingk'ungan di Kota Pekanbaru. Konsultasi publik sangat penting diadakart antar stakeholder di kota, masyarakaf wakil pemerintdh, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyatakat, pemudao wakil perempuan. Pemberdayaan perempuan khususnya ibu rumah tahgga merupakan sebuah langkah konkrit. Pada umumnya peremprtanlah yang beraktifitas sehari-hari di rumah tangga dan menghasilkan sampah rumah tangga.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMETAAN POTENSI HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA-KARYA DOSEN DAN CIVITAS AKADEMIKA LAINNYA DI UNIVERSITAS RIAU
    (2014-06-11) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Rahmadhan, Davit
    Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Analisa data merupakai analisis kwalitatif. Perlindungan hasil karya dosen di universitas telah diatur di dalam Undangundang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di perguruan Tinggi. Hak cipta juga dilindungi secara internasional melalui Perjanjian-perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Hak cipta timbul secara otomatis, tetapi untuk perlindungan hak cipta sebaiknya karya cipta tersebut di daftarkan di kantor hak cipta, pendiftaran berguna untuk mempermudah dan sebagai bukti awal apabila terjadi sengketa berkenaan dengan hak cipta tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta seseorang dapat dituntut hukum pidana atau digugat melalui pengadilan Niaga
  • No Thumbnail Available
    Item
    TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TRANSNASIONAL PERTAMBANGAN MINYAK TERHADAP MASYARAKAT LOKAL (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)
    (2014-06-11) Jayakusuma, Zulfikar
    Corporate Social Responsibility (CSR) is ctosely related to human rights. lntegrating CSR with human rights is a measure of the application of CSR in society. ln the scope of law and human rights, trans-national corporations are considered nonsfafe actors. Trans-national mining companies have a responsibility to fulfill social, economic and culturat rights. However, the state can be held responsibte for any rights violation if state fails to abide by international law in economics, social and culture matters when conducting bilaterat and multilateral agreement with another stafe, international organizations or transnation al corporatations.
  • No Thumbnail Available
    Item
    UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT SAKAI YANG BERPOTENSI HKI DI PROVINSI RIAU
    (2012-12-02) Jayakusuma, Zulfikar; Bachtiar, Maryati; Hendra, Rahmad
    banyaknya penhgetahuan tradisional indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing yang kemudian telah membuka mata bangsa indonesia untuk berupaya melindungi nya. penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptid. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatis dan yuridis sosiologis.
  • No Thumbnail Available
    Item
    UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH HUKURN INTERNASIONAL MELALUI STRATEGI PERNBELAJARAN SIKLUS (learning cycle
    (2014-08-28) Jayakusuma, Zulfikar; Diana, Ledy
    Pada dasarnya yaog dirnaksud hukurn internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional pubiik, karena dalam penerapannya hukum intemasional terbagi rneajadi dua yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasioaal publik adalah keseluruhaa kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalaan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkaa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yaag mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, deagan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yaag berbeda.