Browsing by Author "Fachri, Yuli"
Now showing 1 - 12 of 12
Results Per Page
Sort Options
Item FENOMENA PEREMPUAN DI RIAU DALAM MENDUDUKI KURSI LEGISLATIF PADA PEMILU 2004 (Kajian Pada Pasal65 UU No. 12 Tahun 2003)(2014-02-11) Zulfikri; Fachri, Yuli; MukhlisKajian ini menggambarkan adanya fenomena percmpuan di riau menduduki kursi Pemilu tahun 2004 (kajian terhadap pasal 65 UU Nomor: 12tahun 2403). Fokusnya adalah fenomena apa saja yang terjadi tidak tcrpenuhinya ketentuan pasal 65 tersebut, yaitu partai politik peserta Pemilu tidak dapat mencapai kuota 300o jumlah perempuan yang diusulkan partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Dengan metode penelitian Deskriptif Sosilogis analistis, yaitu berusaha untuk menggambarkan secara sosiologis dengan analisa yang mendalam terhadap jawaban pertanyaan yang diajukan, dari para perempuan peserta Pemilu, akademisi dan politisi sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel secara puposhif sampling, diperoleh gambaran seperti apa yang disairrpaikan responden melalui pertanyaan mendalam bahwa tidak tercapainya kuota oleh partai politik peserta pemilu adalah; karena perempuan itu sendiri yang belum maksimal untuk merebut kurusi tersebut, peluang sebenarnya cukup besar karena telah dijamin Undang-undang, disamping itu juga karena kondisi eksternal rnasih dominannya jumlah laki-laki yang duduk menjadi pengurus partai politik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sangat penting melakukan peningkatan SDM perempuan dan Diklat di bidang politik khusus terhadap kalangan perempuan serta perlunya peningkatan keasadam kaum laki-laki dalam memandang calon yang diusukan jangan dilihat dari segijenis kelamin.Item Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)(2016-01-07) Fachri, YuliSalah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik wilayah perbatasan darat seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mengalami konflik adalah wilayah perbatasan dengan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan konflik yang lazim terjadi di wilayah perbatasan adalah antara Indonesia dan Malaysia terutama terkait klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah perbatasan, sehingga memicu konflik dan konfrontasi antara militer kedua negara di wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi konflik ini menjadi besar pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.Item Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Lembaga International Organization For Migration (Iom) Dalam Menanagani Imigran Ilegal Yang Transit Ke Indonesia(wahyu sari yeni, 2019-03-21) Fachri, YuliInternational migratios are one of changes leaving people as permanent or semipermanent. Any imigrant that comes to one state by legall document and imigrant ilegall or undocumented people. Imigrant that comes to one states that have no document thats are smuggling people. Indonesia are one of transit states for imigrant illegal from east centre that have purpose to get the Asutralians territory are Chrismast Island. The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze The agreement between Government of Indonesia and International Organization for Migration to anticipation of ilegal migran that transits to Indonesia. The theories applied in this research are security concepts and transnational organized crime. The result shows that The agreement between Government of Indonesia and International Organization for Migration to anticipation of ilegal migran that transits to Indonesia are by Indonesia Government has dealled about Bali Process to held the imigrant case, Indonesia government has also being a member of Asia Regional Trafficking in People that have dealed with UNHCR and rativications of international conventions about imigrantItem MODEL DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP UNESCO DALAM MEMATENKAN BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA PADA TAHUN 2009(2014-02-11) Rani, Faisyal; Fachri, YuliThis research explains about the Model of Indonesian Diplomacy for Unesco Paten’s Batik. It has already been fact to be forced by every nation and state. Multitrack Diplomacy Used to Foster Peace between States or Particuler interes. Its authenticity on the fact that it relies on various contributions from government and non government institutions. This Article will explain how the multitrack diplomacy work to help the Indonesian Government’s push Unesco to get paten Indonesia’s Batik.Item Pencegahan Perdagangan Perempuan Di Wilayah Riau Pesisir (studi kasus : di desa rupat utara kecamatan rupat Kab. Nengkalis)(wahyu sari yeni, 2019-03-21) Waluyo, Tri Joko; Tjarsono, Idjang; Fachri, Yuli; Suyastri, CifebrimaPerdagangan orang bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak akhir abad kesembilan belas perdagangan orang sudah menjadi persoalan internasional. Konsep mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang masih menjadi diskusi yang terus berlangsung. Mengulas konsep perdagangan orang memang menjadi hal yang cukup penting, tetapi yang lebih mendasar untuk diselesaikan adalah perempuan yang menjadi korban perdagangan tersebut.Item PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DI KOTA PEKANBARU(2014-02-11) Adam, Aswami; Zulfikri; Ridwan, Muhklis; Fachri, Yuli; Firdaus; Akmal, Syahrul; Zad, Faisal; Rosari, Anton; Lestari, Maria Maya; Angrayni, Lysa; Justitia, VivaIndonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (recht staat) bukan atas dasar kekuasaan (macht staat). Keputusan ini diambil oleh pendiri negara dengan pertimbangan adanya hukum yang baik akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dimana pada akhirnya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaku. Istiiah yang telah dikenal dengan Negara berdasarkan hukum ini adalah The rule of law. Makna yang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan yang diambil oleh negara dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang dtmaksud adalah dalam prngertian formal dan materil. Dalam arti hukum formal yang diterapkan mengandung nilai-nilai keadilan. bukan atas kekuasaan. The rule of law and not of man, hukum yang berdasarkan undang-undang tanpa kekuasan seseorangItem PENGARUH SUHU POLITIK DI INDONESIA TERHADAP MINAT INVESTOR SINGAPURA(2014-02-11) Fachri, YuliMemasuki abad 2l merupakan titik tolak dari perubahan-perubahan fundamental dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. Dimana pada awalnya hubungan tersebut dari bipolar sistem berubah menjadi rnultipolar dan kini cenderung kernbali kepada sistem bipolar. Menguatnya rasa saling ketergantungan antar negara ini tidak hanya dalam satu aspek sa.ia, melainkan -juga meliputi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan lingkungan hidup. Menyikapi hal tersebut dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga non pemerinlahan untuk nrengantisipasi penrbahan pola hubungan luar negeri yang bergerak dengan pesatnya. Ditambah pula dengan munculnya isu-isu baru dalam hubungan antar negara maupun antar kawasan, seperti masalah disintegrasi yang terjadi pada beberapa negaraItem PERAN AKTOR LOKAL DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DI INDONESIA(2014-02-11) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Fachri, Yuli; Tjarsono, IdjangHubungan antata bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan htrbungan internasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang memiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi wanga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama internasional juga menjadi otoritas atau hak negara. Tidak heran bila dalam sejarah perkembangan hubungan internasional, teori-teori yang menjelaskan pola, model, perilaku serta sistem yang terjadi selalui dihubungkaitkan dengan kemampuan sebuah negara. Walaupun dalam praiktikny4 peran-peran aktor di luar negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia, akan tetapi aktor non negara tersebut bertindak selalu atas pengetahuan dan kontrol negara melalui berbagai produk perundang-undangan dan aturan lainnya. Belakangan ini peran negara belakangan cenderung berbagi dengan aktor-aktor non Negara, termasuk di tingkap lokal. Aktor negara selain memberikan peluang kepada aktor bukan negara untuk terlibat aktif,juga karena peran-peran yang diberikan tersebutjuga akan. mendukung spirit kerjasama antarbangsa yang selama ini dijalankan negara. Dengan demikian, adanya desentralisasi peran ini akan memudahkan dan meringankan pekerjaan negara yang semakin kompleks. Aktor-aktor non negara yang diakui dalam percaturan politik internasional seperti organisasi intemasional, individu, perusahaan multi nasional, kelompok pemberontak, dan lembaga swadaya masyarakat, kini juga merambah kepada aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta daerahItem Peran Aktor Lokal Dalam Kerjasama Intemasional di Indonesia(2013-04-17) Saeri, Muhammad; Jamaan, Ahmad; Tjarsono, Idjang; Fachri, YuliHubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini cenderung didominasi actor negara. Negara sebagai pelaku dominan dalam percaturan hubungan intemasional telah menjadi keniscayaan mengingat negaralah yang liaemiliki otoritas penuh atas banyak hal dalam menjalin kerjasama dengan negara atau aktor-aktor lain di luar negara. Dalam terminologi kedaulatan, negara memiliki banyak hal seperti pemerintahan, penduduk, wilayah, pengakuan, kemampuan untuk menjalin keijasama dengan negara lain, kemampuan untuk melindungi waraga negara berikut dengan wilayah teritorialnya. Negara juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan perang atau tidak perang (damai) dengan negara lain. Selain itu negara pula yang memiliki otoritas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mengakui kedaulatan negara lain, memutuskan hubungan dengan suatu negara. Hak untuk menandatangani sebuah perjanjian dan kerjasama intemasional juga menjadi otoritas atau hak negara.Item POLITIK PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL(2014-02-11) Fachri, YuliPengakuan merupakan bagian dari hukum internasional yang paling sulit. Kesulitan ini menyangkut pertentangan dalam menetapkan asas-asas umum yang memenuhi syarat obyektif bagi semua negara, tidak adanya lembaga atau kekuatan supra natural yang berwenang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengakuan, dan kepentingan nasional dari setiap negara yang berbenturan dengan masalah pengakuan. Kondisi di atas telah sangat mempengaruhi sikap dan tindakan dari setiap negara dalam menghadapi soal pengakuan. Nilai-nilai subyektif lebih dominan daripada nilai-nilai obyektif dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu pengakuan diberikan atau tidak diberikan. Sehingga kenyataan politiklah yang mengemuka didalam tindakan suatu negara dalam pengakuan. Hal ini dapat difahami karena tujuan politik dalam pengakuan ini tidak lepas dari upaya suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Mengenai asas atau teori yang dijadikan landasan dalam persoalan pengakuan juga telah menimbulkan perdebatan yang tidak henti-hentinya diantara para sarjana hukum internasional sampai hari ini. Tidak ada titik temu teori manakah yang dinilai obyektif diantara teori-teori yang ada. Perbedaan sudut pandang teoritis ini pada gilirannya juga mempengaruhi sikap negara-negara dalam menghadapi soal pengakuan. Banyak negara yang tidak konsisten memegang prinsip pengakuan tersebutItem STRATEGI KEBIJAKAN KEAMANAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008-2013(2014-05-20) Rani, Faisyal; Fachri, Yuli; Novita, AyuThis research describes the strategy of Indonesia facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province. This conflict began in 1961 when Malaysia had independence from English, and then in 2000 conflict between Indonesia and Malaysia happend again. This conflicts about the Sipadan and Ligitan, Ambalat, and conflict in Riau Archipelago waters. The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the strategy of Indonesia facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province. The theories applied in this research are strategy theory from John P. Lovell, Security strategy from Lawrance Ziring and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain. The research shows that Indonesian Strategies facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province are Indonesia increasing militery capabilities, making security treatise with China, and using diplomacy and negotiation ways.