Abstract:
Melihat pentingnya Bursa Berjangka Jakarta secara ekonomis dan sangat bermanfaat
bagi Negara, pelaku usaha, petani, maupun masyarakat luas serta belum adanya peraturan
perpajakan yang mengatur transaksi kontrak berjangka secara tegas dan jelas. Maka dirasa
perlu untuk melakukan tinjauan aspek pajak atas transaksi yang terjadi pada Bursa Berjangka
Jakarat. Tinjauan yang dilakukan dilihat dari berbagai aspek perpajakan yang sesuai dengan
ketetapan dan undang-undang perpajakan di Indonesia. Perlakuan pajak atas transaksi yang
terjadi pada Bursa Berjangka Jakarta Merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.
Perlakuan perpajakan atas transaksi kongtrak berjangka di Bursa Berjangka Jakarta
serta perlakuan perpajakan bagi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi kontrak berjangka di
Bursa Berjangka Jakarta, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka dan penasihat
berjangka merupakan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Diharapkan
Direktorat Jendral Pajak dapat segera menerbitkan peraturan perpajakan untuk transaksi
kontrak berjangka agar dapat diterapkan dalam perdagangan berjangka komoditi di Bursa
Berjangka Jakarta dengan landasan peraturan dan undang-undang pajak yang tepat dank an
memberikan kontribusi positif bagi pelaku Bursa Berjangka Jakarta. Semua ini tidak terlepas
dari tujuan untuk mengembangkan Bursa Berjangka Jakarta kearah yang lebih baik yaitu
mewujudkan sebuah pasar perdagangan berjangka yang memilki landasan serta dukungan
system dan mekanisme yang efisien, wajar serta transparan serta terwujudnya efisien
pemungutan dan tertib pajak serta terhadap komponen perekonomian
