Abstract:
Eradication of corruption held the doctrine of substantive tort, which means
the act does not have to meet the definition of corruption offenses as mentioned in the
law, but when it was deemed to have violated the norms of decency and fairness that
live in the community that such actions can be in criminal proceedings. Kaedah is
deemed unwritten law recognizes as a source of law. It is considered to have ignored
the principle of legality or the rule of law as mandated by Article 1, paragraph (1) of
the Criminal Justice Act (Penal Code).
Description:
Secara doktrin dalam hukum pidana, sifat melawan hukum ada 2 yaitu ajaran
sifat melawan hukum formil merupakan seluruh bagian inti delik apabila sudah
dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah
melawan hukum. Dan ajaran sifat melawan hukum materiil merupakan bukan
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan
www.oxpdf.com
yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat
dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
