Abstract:
Child is a person who has a physical or mental limitation. Limitation understands all
things, tends to bring negative influences into it self and can cause it to do mischief (juvenile
delinquency) or even become actors delinquency (criminal offense). Act number 3 of 1997 on
Juvenile Justice (Juvenile Court Act), in principle, was born to protect and nurture children
in conflict with the law (ABH). However, it turns out legally formal Juvenile Court Act are
not able to provide legal protection against ABH.
Description:
Pengaturan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di
Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu UU Pengadilan Anak
menentukan bahwa dalam menangani perkara ABH di Pengadilan hanya
menerapkan aturan pemeriksaan secara formal yakni melalui proses persidangan.
Ketentuan pemeriksaan perkara ABH diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf
4 Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Sementara didalam UU SSPA diatur bahwa
sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian
perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaian perkara anak diluar
pengadilan (informal).
