PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
No Thumbnail Available
Date
2013-07-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Implementation of pre-prosecution based on the coordination between the
investigator with the prosecutor. Coordination began when an alert is established at the
beginning of the Prosecution (SPDP) is accepted by the prosecution. In the implementation of
pre-prosecution investigator with the prosecutor's relationship is built from the concept of
functional coordination. But in practice the relationship is not going well between
investigators and prosecutors so that ultimately the case file be alternating between an
investigator with the prosecutor, while no tough sanctions in pre prosecution under the
Criminal Procedure Code.
Description
Hubungan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap Pra
Penuntutan belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pihak
penyidik maupun pihak penuntut umum terutama dalam hal mencari dan
menemukan alat bukti mengakibatkan berkas perkara menjadi bolak balik.
Keywords
Implementation, Attorney General, Coordination -, Police Investigator