Abstract:
Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang
keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang
terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014
adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam
mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan
kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap
anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014
belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan
kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance
budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.
Kata kunci: tata kelola,keuangan, desentralisasi fiskal, performance budget,kepentingan politik.
