UR e-Researchhttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/1382024-03-28T21:43:11Z2024-03-28T21:43:11ZPERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN PENGGUNA KARTU JAMKESMASDarnia, Meriza ElphaHanifah, Mardalenahttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/110182023-06-16T08:03:26Z2013-01-01T00:00:00ZPERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN PENGGUNA KARTU JAMKESMAS
Darnia, Meriza Elpha; Hanifah, Mardalena
Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah sebagai instansi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan.
2013-01-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALISYasir, YasirNurjanah, NurjanahSamsir, SamsirYohana, Novahttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/109142023-03-24T07:37:33Z2020-11-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Samsir, Samsir; Yohana, Nova
Lingkungan dan parawisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan unsur utama dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembanguan ekowisata lahan gambut. Gambut hendaknya tidak menjadi sumber masalah, namun sebaliknya sebuah berkah. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan menjadi sangat penting dalam pembangunan ekowisata sehingga pemerintah dan masyarakat bisa secara bersama mengembangkan potensi lahan gambut menjadi objek wisata dan sekaligus memelihara kelestarian hutan dan lahan gambut. Komunikasi lingkungan yang terintegrasi dan berkolaborasi didukung sikap keterbukaan menjadi syarat penting untuk mengembangkan sektor pembangunan ekowisata lahan gambut ini.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi lingkungan CSR Pertamina RU II Sei Pakning dalam pengembangan ekowisata lahan gambut di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Kebijakan dan komunikasi pemerintah dan komunikasi lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata lahan gambut. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif komunikasi lingkungan, komunikasi parwisata dan pemberdayaan masyarakat.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan etnoekologi komunikasi, dengan berusaha memahami budaya masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang menyesuaikan pada protokol kesehatan akibat pandemi covid 19. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Sementara untuk pengecekan keabsahan data yaitu dengan triangulasi dan pengecekan teman sejawat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan gambut. Kelestarian lingkungan ini dilakukan dengan berbasis pengembangan ekowisata baik gambut maupun mangrove. Pertamina RU II Sei Pakning berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya kilang minyak melalui program Kampung Gambut Berdikari terutama dalam mengatasi kebakaran lahan gambut. Program ini awalnya bertujuan membantu masyarakat dalam mengatasi kebakaran lahan gambut, namun belakangan terjalin hubungan yang baik dengan membina kelompok-kelompok masyarakat terutama dalam mengelola lingkungan degan benar, dengan berkebun nanas dan mengelola arboretum gambut.
CSR Pertamina memberdayakan kelompok Tani Tunas Makmur untuk mengelola ekowisata arboretum gambut menjadikan mereka sebagai sasaran, konten, dan saluran komunikasi yang penting bagi penyadaran masyarakat untuk peduli gambut. Namun demikian komunikasi lingkungan masih belum terintegrasi dan
terkoordinasi baik, terutama dengan pemerintah daerah agar ada kebijakan pengembangan ekowisata yang terpadu dan berkelanjutan. Model komunikasi lingkungan CSR untuk pengembangan ekowisata gambut menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis silaturahmi, musyawarah dan gotong-royong sebagai kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan rangkuman dan pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), maka hasil penelitian menunjukkan pada level 5 (lima). Sehingga ini memerlukan kajian lagi untuk diterapkan di lapangan baik oleh perusahaan, pemerintah maupun stakeholder lainnya, terutama masyarakat itu sendiri.
2020-11-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALISYasir, YasirNurjanah, NurjanahSalam, Noor EfniYohana, Novahttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/109122023-03-24T03:27:33Z2019-10-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Salam, Noor Efni; Yohana, Nova
Kerusakan hutan magrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau Bengkalis sudah cukup mengkhawatirkan. Kerusakan ini disebabkan tingginya eksploitasi hutan mangrove tersebut sebagai bahan baku arang, cerocok dan kayu bakar bahkan diseludupkan ke Malaysia. Hutan bakau yang terus berkurang ini mempercepat abrasi. Hutan bakau yang rusak mempengaruhi ekosistem yang lain seperti berkurangnya hasil laut para nelayan. Mengatasi masalah ini pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi dan membentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan ekowisata mangrove. Ekowisata merupakan wisata berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perencanaan komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove di Pulau Bengkalis, menjelaskan partisi pasi masyarakat dan model komunikasi lingkungan mengembangkan ekowisata mangrove.
Penelitian ini dibedah dengan menggunakan teori-teori komunikasi lingkungan, komunikasi parwisata dan komunikasi pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekowisata ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Pemerintah juga mengatur pengelolaan ekosistem mangrove ini dalam Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam implementasinya perencanaan komunikasinya meliputi: analisis masalah, khalayak dan penentuan tujuan; pemilihan media dan saluran, pengembangan pesan dan produksi media; dan implementasi program dan evaluasi. Sementara itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata hutan bakau masih dalam tahap pembinaan kelompok pengelola belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Shingga partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan hutan mangrove masih rendah. Kelompok Kempas misalnya menjadi contoh dalam menginspirasi kelompok masyarakat lain di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, model komunikasi lingkungan yang dikembangkan dalam mengelola hutan mangrove sebagai tujuan wisata adalah dengan basis musyawarah antar sesama masyarakat dengan melibatkan pemerintah yaitu dinas lingkungan hidup. Keberhasilan komunikasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove harus melibatkan semua stakeholders secara bersinergi atau terintegrasi baik pemerintah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa, pihak perusahaan swasta dan masyarakat itu sendiri.
2019-10-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN UNTUK MENGATASI ABRASI BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BENGKALISYasir, YasirNurjanah, NurjanahSamsir, SamsirYohana, Novahttps://repository.unri.ac.id/handle/123456789/109112023-03-24T03:10:23Z2022-11-01T00:00:00ZMODEL KOMUNIKASI LINGKUNGAN UNTUK MENGATASI ABRASI BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BENGKALIS
Yasir, Yasir; Nurjanah, Nurjanah; Samsir, Samsir; Yohana, Nova
Pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat penting karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata juga menjadi sangat penting dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Komunikasi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekowisata masih belum berhasil karena kurang berkoordinasi dengan baik terutama dengan masyarakat. Kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi pantai dari abrasi masih sangat rendah. Pengembangan hutan mangrove untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sudah ada, tapi belum dikelola maksimal. Pengembangan ekowisata belum didukung dengan komunikasi dan edukasi untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan mangrove atau pantai. Komunikasi berperan penting untuk mengedukasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Penelitian ini berupaya untuk memahami kebijakan lingkungan dan pariwisata dalam mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, untuk menganalisis komunikasi lingkungan berbasis wisata dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Bengkalis, dan untuk menjelaskan komunikasi wisata berbasis masyarakat dalam pengembangan wisata pantai Raja Kecik.
Teori yang digunakan berada dalam perspektif komunikasi lingkungan dan pariwisata. Model komunikasi yang digunakan dalam penelitian adalah model komunikasi konvergensi (Kincaid) dan model community based tourism. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan abrasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis langsung ditangani oleh pemerintah pusat melalui kementerian KLHK berkerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan restorasi gambut serta pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Pulau Bengkalis merupakan bagian dari pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian khusus agar posisinya sebagai kawasan perbatasan negara berdaulat, tetap terjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pemerintah mengintensifkan program rehabilitasi atau penanaman bibit mangrove di wilayah pesisir yang terkena abrasi. Namun, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun program masyarakat banyak mengalami kegagalan. Sebagian besar bibit mangrove yang ditanam mati akibat terjangan ombak. Bibit mangrove yang ditanam tenggelam, hanyut dan mati. Kedua, pemerintah membangun pemecah gelombang dan membangun turab dari gorong-
gorong untuk menahan gelombang yang terus menggerus bibir pantai. Program ini juga mengalami kelemahan, karena tidak bertahan lama setelah dibangun beberapa sudah rusak dan tenggelam. Ketiga, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk berpartisipasi aktif menjaga pantai.
Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) memiliki kontribusi penting dalam komunikasi lingkungan berbasis pengembangan wisata di Kabupaten Bengkalis. LSM ini banyak bergerak dalam membantu mengatasi permasalahan kebakaran lahan gabut dan abrasi di pantai. Komunitas ini mengelola Wisata Pantai Raja Kecik dengan ikut merehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi. Komunitas ini menjadi komunikator, konten, saluran komunikasi, media sekaligus sasaran dalam mengkampanyekan kepedulian pada perlindungan pantai dari abrasi berbasis fasilitas dan atraksi wisata yang disediakan. Komunikasi lingkungan berbasis pembangunan wisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain.
2022-11-01T00:00:00Z