Abstract:
Gemuruh ekonomi kapital berbasis butan di Riau saat ini menuai untung
sekaligus bencana yang besar. Di satu sisi pemerintah menggerakkan sektor
ekonomi berbasis hutan dengan membuka lahan bagi perkebunan besar,
pembenan Hak Pengusabaan Hutan [HPH] dan Hutan Tanaman Industri [HTI]
bagi perusahaan pulp (bubur kertas] dan menggemuruhkan pasar dunia dengan
seberangkat sistem manajemen modern yang menyertainya. Di sisi lain, bencana
lingkungan akibat kerusakan hutan, terjadi berulang-ulang, seperti banjir, tanah
longsor, musim asap yang daya rayanya mengganggu kesehatan manusia dan
sistem navigasi hingga negara tetangga. Ekiploitasi hutan sebagai basis ekonomi
kapital kian menggelinding.
Berseberangan dengan itu, terjadi penolakan maha dahsyat oleh
mayarakat adat yang berada di sekitar hutan, yang selama ini menyandarkan
kehidupan ekonominya dari hutan. Nilai dan resam Melayu mengajarkan kepada
orang-orang Melayu untuk membuka diri, menerima semua tamu yang masuk ke
negerinya membela dan menampung orang-orang yang datang dalam
kemelaratan. Namun, setelah beberapa tahun sejak awal 1990 an kedatangan
perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi hutan-hutan dan kekayaan
hutan Riau, sikap orang Melayu berubah menjadi ‘melawan’ dan ‘menutup diri’
dari segala bentuk perusahaan-perusahan multinasional, sekligus
mengenyampingkan isu plurabsme
